Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin mendukung Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari retribusi parkir dan terminal. 

"Memastikan parkir itu berada di tempat yang sudah ditentukan"

Suhud menjelaskan, munculnya lokasi parkir yang tidak resmi dan adanya terminal bayangan berdampak pada pengurangan potensi pendapatan daerah. 

"Tentu agar pendapatan daerah bisa meningkat dengan memastikan parkir itu berada di tempat yang sudah ditentukan atau resmi," ujarnya, Rabu (11/12).

Suhud meminta agar Dishub DKI Jakarta dapat meningkatkan pengawasannya dan menertibkan jika ada temuan parkir liar. Pasalnya, parkir liar juga berpotensi menciptakan pungutan liar sehingga terjadi kebocoran pendapatan retribusi.

"Kami berharap dan juga mendorong Dishub memperhatikan hal ini. Bukan hanya terminal bayangan, tapi parkir liar yang tak sesuai peruntukan juga berpotensi mengurangi pendapatan daerah dan adanya pungli," terangnya.

Sementara itu, Legislator Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berpotensi kehilangan potensi pendapatan hingga Rp 4 miliar jika retribusi parkir tidak dikelola dengan baik.

"Sistemnya kita minta agar kebocoran-kebocoran tersebut dikurangi," tandasnya.